Luwu Utara, Matasulsel – Ketua Komisi I, Ir. Pilosofis Rusli Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara mengkritik pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk warga miskin dan Dinas Kesehatan Luwu Utara yang dinilai tidak tepat sasaran karena adanya data yang tidak valid.
Menurut Pilosofis data-data tersebut perlu divalidasi setidaknya setiap enam bulan sekali.
“Enam bulan itu waktu yang cukup untuk mengevaluasi sekaligus juga memonitor perkembangan setiap lalu lintas pergerakan data-data yang ada di Kabupaten,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI-P) tersebut saat dihubungi media ini, Jumat, 4/1/2018.
Pilosofis mengungkapkan, kekwatiran akan berdampak pada penilaian kurang baik terhadap Luwu Utara, karena data tidak valid antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Dari data yang diakomodir Dinas Kesehatan sebanyak 189.773 penerima jasa pelayanan Kesehatan dasar,” tutur Kadis Kesehatan, dr H.A.Muh Nasrum.
Dan sementara data yang diungkapkan Kepala Dinas Sosial menyatakan per bulan Mei 2018 telah mengusulkan 156.740 penerima jasa pelayanan kesehatan. Sehingga terjadi selisih 33.033 yang belum terakomodir.
Selain itu Pilosofis menambahkan, bahwa seharusnya tidak boleh ada selisih dari data tersebut.
Tidak ada komentar