” Kami harapkan supaya dua Dinas ini saling koordinasi bahkan lintas SKPD agar tidak terjadi selusih data. Yang menjadi pertanyaan dari data yang di usulkan sebanyak 156.740, angka kemiskinan kita masih sangat rendah, sehingga kami pastikan ada data yang tidak benar atau valid,” tutur Pilosofis dari PDI-Perjuangan.

Sementara juga Thahir Bethony anggora Komisi I menyoroti beberapa hal terkait Dinas Kesehatan, seperti fasilutas kesehatan yang telah dibangun agar segera digunakan, seperti pystu, puskesmas belum difungsikan secara maksimal, jufa memperhatikan ketersediaan obat,khususnya di daerah terpencil serta menempatkan dan mengevaluasi petugas kesehatan yang bertugas di Desa,” sarannya, seraya juga Andi Nirwana Gazaling menyoroti penempatan petugas kesehatan di Puskesmas maupun Pustu perlu segera di evaluasi.

Menurut Pilisofis kemalasan menjadi salah satu faktor tidak adanya kemauan untuk memvalidasi data dengan sungguh-sungguh, sejak awal kami selalu mengungkapkan dan selalu menekankan pentingnya data itu.

“Data itu menjadi penting, menjadi alat ukur untuk bisa intervensi program ke masyarakat itu sesuai dengan maksud dan tujuannya,” jelas Pilo panggilan akrab anggota DPRD yang selalu perjuangkan wong cilik.

Data tersebut juga diperlukan untuk membuat validasi, agar nantinya jangan sampai yang berhak itu tidak dapat, yang tidak berhak justru dapat. Oleh karena itu, Pilisofis menilai perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) melalui pusat data dan informasinya. Selain itu juga melalui pemerintah daerah termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk bisa menyajikan data yang valid.

“Data yang valid itu bisa dilakukan evaluasi secara berkala, dan evaluasi secara berkala ini harus bisa memberikan kepastian data angka-angka kemiskinan yang ada di daerah miskin di Luwu Utara,” paparnya.(yustus)