Setelah berorasi selama beberapa jam, perwakilan massa akhirnya diterima oleh pihak DPRD Sulsel. Pertemuan tersebut berlangsung dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai forum resmi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kesediaan DPRD Sulsel menerima massa aksi dinilai sebagai langkah positif. Namun, para demonstran mengingatkan agar hal itu tidak hanya berhenti pada seremonial, melainkan ditindaklanjuti dengan investigasi menyeluruh terhadap PT Garton Precast Indonesia.

“Kami tidak ingin DPRD hanya menjadi penonton. Jika memang terbukti ada pelanggaran, maka izin operasional perusahaan itu harus segera dicabut,” ujar salah seorang jenderal lapangan aksi.

Menanggapi aspirasi tersebut, pihak DPRD Sulsel berjanji akan menindaklanjutinya dengan memanggil pihak terkait, baik dari perusahaan maupun instansi pengawas pertambangan, untuk dimintai klarifikasi dalam forum resmi.

Sementara itu, Forum Pemerhati K3 Sulsel menegaskan akan terus mengawal jalannya proses ini hingga ada kepastian hukum. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga tentang keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung akibat dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. (*)