Tag: Otoritas Jasa Keuangan
-

OJK Soroti Pentingnya Kolaborasi Untuk Inklusi Keuangan di TPAKD Sulsel 2025
MATA SULSEL, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengadakan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati, Walikota, Anggota TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, dan berbagai pihak terkait. Selain mengevaluasi pencapaian program TPAKD tahun 2024, rapat ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi demi meningkatkan…
-

OJK Terapkan Buyback Saham Tanpa RUPS untuk Cegah Penurunan IHSG
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau buyback saham tanpa harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Langkah ini diambil karena adanya tekanan pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak 19 September 2024,…
-

OJK Ungkap Kerugian Penipuan Sektor Jasa Keuangan Capai Rp1,25 Triliun
MATA SULSEL, JAKARTA – Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kerugian akibat penipuan di sektor jasa keuangan telah mencapai Rp 1,25 triliun dalam waktu kurang dari empat bulan. Sedangkan total kerugian dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp 2,5 triliun. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan…
-

OJK Imbau Nasabah Waspadai Penipuan SMS Menggunakan OTP
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan tentang praktik penipuan online yang menggunakan frekuensi radio untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode fake BTS (Base Transceiver Station). Dalam modus ini, penipu mengincar pengguna m-banking dengan mengirimkan kode OTP yang seolah-olah berasal dari bank resmi. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan…
-

OJK Terbitkan POJK Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Derivatif Keuangan
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penerusan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK sesuai dengan ketentuan…
-

OJK Catat Utang PayLater Warga Indonesia Capai Rp22,57 T per Januari 2025
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total utang masyarakat Indonesia melalui layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater di sektor perbankan telah mencapai Rp22,57 triliun pada bulan Januari 2025. Hal tersebut diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam konferensi pers secara daring, Selasa (4/3/2025). “Per Januari 2025,…
-

OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Tantangan Domestik dan Global
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada 26 Februari 2025, di mana mereka menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia tetap terjaga meskipun ada tantangan besar yang datang dari perekonomian global dan domestik. Rapat tersebut memberikan gambaran tentang situasi ekonomi dunia yang stagnan dan potensi dampaknya terhadap…
-

OJK Ungkap Optimisme Kinerja Perbankan di Tengah Stabilitas Makroekonomi
MATA SULSEL, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) untuk triwulan I-2025 yang menunjukkan optimisme tinggi di kalangan perbankan Indonesia. Survei ini melibatkan 96 bank dengan porsi aset mencapai 96,61 persen dari total aset bank umum pada Desember 2024. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)…
-

OJK Fasilitasi Pengembangan Usaha Bulion untuk Dukung Ekonomi Nasional
MATA SULSEL, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Usaha Bullion (layanan Bank Emas) Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Peresmian ini menjadi penting dalam pengembangan industri emas nasional. OJK berharap izin kegiatan usaha bulion untuk PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia bisa memulai pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia.…
-

OJK Apresiasi Pembentukan BPI Danantara untuk Penguatan Ekonomi Nasional
MATA SULSEL, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyambut baik langkah pemerintah dalam membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) guna mendukung pembenahan manajemen BUMN, meningkatkan investasi dalam negeri, dan memperkuat ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dian menjelaskan bahwa pembentukan BPI Danantara dilakukan melalui revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023…
-

OJK Pastikan Pengelolaan Bank BUMN Sesuai Regulasi Danantara
MATA SULSEL, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk meningkatkan investasi dalam negeri dan perekonomian nasional. Pengesahan Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 oleh DPR bertujuan untuk mengelola kekayaan negara secara terpisah dari APBN dan…
-

OJK Dukung Penguatan Perbankan Syariah untuk Pertumbuhan Ekonomi
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung perkembangan industri perbankan syariah guna menciptakan stabilitas sektor keuangan yang resilient dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhir 2024, perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja positif dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun, tumbuh 9,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Market share-nya juga meningkat menjadi 7,72 persen. Di…
-

OJK Resmi Cabut Izin Usaha PT Asuransi Jiwasraya
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menarik izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di bidang asuransi jiwa. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Asep Iskandar, mengungkapkan jika keputusan ini diatur dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.05/2025 yang dikeluarkan pada 16 Januari 2025.…
-

OJK Beri Izin 97 Perusahaan Pinjol Legal, Ini Daftarnya!
MATA SULSEL, JAKARTA – Terdapat 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) atau Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah resmi berizin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2025. Mengenai tindakan pencegahan aktivitas keuangan ilegal, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) OJK, Hudiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil memblokir 796…
-

OJK Resmi Luncurkan IASC dan SIPELAKU untuk Perangi Penipuan Keuangan
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU). Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, tujuan dari peluncuran IASC dan SIPELAKU adalah untuk meningkatkan integritas sektor jasa keuangan. “Perkenankan kami meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre dan Sistem Informasi Pelaku di Sektor…




