Tag: Otoritas Jasa Keuangan
-
OJK Sulselbar: Kredit Usaha Mikro Dominasi Penyaluran Kredit UMKM
MATA SULSEL, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mengungkapkan bahwa sektor jasa keuangan di Sulsel menunjukkan stabilitas yang terjaga dengan baik. Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, mengatakan bahwa hal ini tidak terlepas dari kinerja intermediasi yang positif dan profil risiko yang tetap terkelola dengan hati-hati. Meskipun tantangan ekonomi global maupun…
-
OJK Sebut Jasa Keuangan di Sulsel Terjaga, Perbankan Tumbuh Positif di Desember 2024
MATA SULSEL, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mengungkapkan bahwa sektor jasa keuangan di Sulsel tetap terjaga stabil meski tengah menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Kinerja sektor keuangan ini terus berperan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, berkat intermediasi yang kontributif serta profil risiko yang tetap terjaga. Menurut…
-
Thomas Djiwandono Ditetapkan Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Kemenkeu
MATA SULSEL, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas AM Djiwandono diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK secara ex-officio oleh Kementerian Keuangan. Pelantikan Thomas dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Kamis (6/2/2025). Thomas resmi menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/P…
-
OJK Terbitkan Aturan Baru Tentang Rahasia Bank
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank (POJK 44/2024) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan…
-
OJK Perkuat Pengawasan dan Penyelesaian Masalah di Industri Pindar
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berfokus pada penguatan pengawasan dan penyelesaian masalah di sektor fintech P2P Lending (Pindar) untuk memastikan industri ini tetap sehat dan melindungi konsumen. Pada 2024, OJK menerbitkan 661 sanksi kepada penyelenggara Pindar dan mencabut izin usaha 4 penyelenggara, baik karena sanksi administratif maupun permohonan pengembalian izin. Sebagai…
-
BLK 2025, OJK Dorong Peningkatan Literasi Aset Kripto di Masyarakat
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aset kripto untuk mendukung investor dan industri aset kripto. Demikian diungkapkan oleh Kepala Eksekutif OJK, Hasan Fawzi, dalam acara Bulan Literasi Kripto 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) di Jakarta. Hasan menjelaskan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat terhadap…
-
OJK Sebut Ada 4.230 Aduan Kejahatan Keuangan Sepanjang Nataru
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah menangani ribuan layanan terkait berbagai kasus kejahatan di industri jasa keuangan sepanjang Desember 2024. Sebagai regulator, OJK terus berupaya menekan angka kejahatan di sektor ini agar tidak semakin meluas di masa mendatang. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK,…
-
OJK Prediksi Industri Asuransi Tumbuh Hingga 5% Tahun Ini
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi jika industri asuransi bakal tumbuh hingga 5% pada tahun 2025 ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa pertumbuhan ini diprediksi berdasarkan rencana bisnis perusahaan-perusahaan asuransi. “Tahun 2025, aset asuransi diproyeksikan akan meneruskan pertumbuhan,” ujar Ogi di Jakarta,…
-
OJK Ungkap Nama 543 Pinjol Ilegal, Masyarakat Diminta Waspada
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis daftar terbaru tentang platform financial technology (fintech) di Indonesia. Dalam laporan tersebut, OJK menginformasikan bahwa ada 543 platform pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah diblokir, sementara 97 fintech peer-to-peer lending telah terdaftar dan diizinkan secara resmi. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan…
-
KPK Apresiasi OJK Atas Inovasi Penguatan Integritas Organisasi Berkelanjutan
MATA SULSEL, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas upaya inovatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan integritas organisasi dan mencegah korupsi secara berkelanjutan. Hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) OJK tahun 2024 mendapatkan nilai 84,87, naik dari tahun sebelumnya yakni 83,26. Hal ini menunjukkan bahwa OJK secara konsisten…
-
OJK Terget Asuransi Khusus untuk Mobil Listrik Terbit di 2025
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan terbaru mengenai premi kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik, sebagai bagian dari revisi Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 6 Tahun 2017. Regulator telah memasukkan rencana ini ke dalam program legislasi OJK untuk diterbitkan pada tahun 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE…
-
Usia dan Penghasilan Pengguna Paylater Bakal Dibatasi, Ini Alasan OJK!
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merancang aturan baru yang akan diterapkan pada tahun 2027 untuk industri buy now pay later (BNPL) atau paylater. Salah satu poin pentingnya adalah menetapkan batasan usia minimal 18 tahun atau sudah menikah bagi pengguna layanan paylater, dengan penghasilan minimum Rp 3 juta per bulan sebagai syarat.…
-
OJK Cabut Izin Usaha PT Sarana Riau Ventura
MATA SULSEL. JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan pencabutan izin usaha PT Sarana Riau Ventura (PT SRV) yang berlokasi di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok A-3, Jalan Datuk Setia Maharaja (d/h Parit Indah), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Keputusan ini diambil melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.06/2025 tanggal 16 Januari 2025. Pencabutan…
-
OJK Bentuk Aturan Baru untuk Pengawasan Influencer Keuangan di 2025
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merencanakan untuk merilis beberapa peraturan baru yang menekankan pada perlindungan konsumen dan pengawasan pelaku usaha di sektor jasa keuangan dalam waktu dekat. Salah satu peraturan yang sedang disiapkan adalah Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Pengawasan Influencer Keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa…
-
Pesatnya Kemajuan Teknologi, OJK Jaga Data Pribadi di Tahun 2025
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengingatkan bahwa tindakan penipuan di sektor jasa keuangan diprediksi akan terus bertambah pada tahun 2025 sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pendidikan, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki, menyatakan bahwa penipuan dalam investasi akan semakin kompleks…
-
OJK Ungkap Sebanyak 6.348 Laporan Anak Muda Terjerat Pinjol Ilegal di 2024
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa ada 6.348 aduan terkait masyarakat berusia 26-35 tahun yang terjerat pinjaman online ilegal atau pinjol. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa data ini berasal dari pengaduan yang masuk ke Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas…
-
Perketat Aturan Gaji Pengguna Paylater Minimal 3 Juta, Ini Alasan OJK
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk membatasi gaji minimal pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater menjadi Rp3 juta per bulan. Selain itu, OJK juga akan menetapkan bahwa pengguna layanan paylater harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Aturan baru ini sedang disusun oleh OJK. Plt Kepala Departemen…
-
OJK Minta Bank Permudah Pembiayaan Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh tercapainya target pembangunan 3 juta rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan, bahwa program ini dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan di sektor konstruksi dan ekonomi. Dalam mendorong upaya tersebut, Mahendra menyatakan bahwa OJK telah mengirim surat kepada bank…
-
Hindari Jebakan Utang, OJK Bentuk Aturan Syarat Usia dan Gaji Pengguna Paylater
MATA SULSEL, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang peraturan yang mengatur syarat usia dan pendapatan bagi pengguna Buy Now Pay Later (BNPL) atau Paylater. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko utang. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML),…
-
Bappebti Alihkan Aturan-Pengawasan Kripto ke OJK dan BI
MATA SULSEL, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengalihkan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso menyatakan bahwa peralihan tugas tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi…