RUU Omnibus Law Dibuat Secepat Kilat
16/06/2020 04:18
Pertanyaan : Banyak DIM di Omnibus Law yang dinilai kurang memperhatikan UU yang pernah dibatalkan MK?
Jawaban : Omnibus Law wajib merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Banyak pakar menilai pasal 170 dalam omnibus law dinilai membuat kekuasaan Presiden semakin eksesif/berlebihan?
Pertanyaan : Setuju. Ajukan melalui MK jika ada pihak merasa ada yang melanggar UUD 1945. Bukan secara sepihak.
Pertanyaan : Banyak pakar menilai bahwa selama pembahasan Omnibus Law terkesan ada kegelisahan dari Kementerian/Lembaga Negara yang merasa kehilangan kewenangannya apabila RUU tersebut diundangkan. Ada tanggapan?
Jawaban : Ini lebih kepada ego sektoral saja. (Red/Wijaya).(*)
Terbit : Jakarta, 16 Juni 2020.