Terbangun Posyandu ditanah bersertifikat,Pemilik Lahan memgadu di LMP Sul-Sel
17/11/2016 11:47
“tidak boleh seenaknya Pemerintah Kota Makassar membangun Posyandu harus ada persetujuan dengan pemiliknya baik anggarannya yang digunakan secara swadaya maupun mengunakan adana apbd.”
Andi Nur Alim meminta Pemerintah kota makassar memindahkan posyandu tersebut dan tidak lagi mengunakan lahan bersertifikat sebagai fasilitas umum.
Rencananya dalam waktu dekat tim advokasi LMP Sul-Sel akam melakukan peninjauan lokasi dan klarifikasi kepada Lurah Gunung sari, camat Rappocini dan Walikota makassar sekaligus untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum lanjut ke rana hukum. (*)
Ansar menjelaskan, dari data yang diterimanya proses pembayarannya saat ini sudah berada di angka 93 persen dari total anggaran yakni Rp91,9 miliar.
Alat-alat kebersihan pun bernyanyi riang. Keranjang sampah dan jejak sapu, menari di atas pijakannya, meninggalkan jejak yang mencerminkan
Tim penyidik Kejati Sulsel masih terus mendalami dan mengembangkan pihak-pihak yang turut bertanggung jawab dalam pencairan kredit tersebut. Kejati
Kejurnas ini juga menjadi ajang perdana di TST Center, yang diharapkan menjadi pusat kegiatan olahraga di Jeneponto. Gagasan inovatif dari Dinas
Inovasi ini terbukti efektif meningkatkan angka kehadiran di Posyandu dengan memberikan kupon undian sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, mengungkapkan bahwa hingga Juni 2025, dari potensi 2,8 juta pekerja di