Hamdan Zoelva: Petahana Bisa Gugur Jika Langgar Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016
13/03/2018 15:26
Tak hanya itu, meski petahana telah memenuhi syarat penetapan sebagai calon kepala daerah namun dalam rentan waktu enam bulan sebelum penetapan melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 71 maka harus dibatalkan karena termasuk cacat prosedural.
Hamdan mengungkap, Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 ini dimunculkan untuk menghindari petahana menguntungkan salah satu pasangan dan merugikan pasangan lainnya.
Sehingga menurutnya, PT TUN harus memperhatikan dengan cermat pasal tersebut sebelum membuat keputusan. (*)
Di tengah perayaan, terlihat bendera dan atribut kampanye yang menghiasi area tersebut, sementara musik dan sorakan para pendukung menambah semarak
Taufiqurrakhman Pada Kesempatan di Lapas Makassar, Rutan Makassar, Lapas Narkotika, dan Lapas perempuan meminta kepada saksi dan pengawas pemilu
Setelah mencoblos, Junaedi Bakri melanjutkan kegiatan dengan melakukan pemantauan di beberapa TPS bersama tim pemantau Pilkada Kabupaten Jeneponto.
Secara keseluruhan, Arifin Nur menilai bahwa proses pemilihan di Kabupaten Jeneponto berjalan kondusif. Ia mengapresiasi kerja keras semua pihak yang
“Semua harus siap,” kata seorang petugas keamanan. “Kita tidak bisa membiarkan hal-hal buruk terjadi. Pemilu harus aman dan
Affandi mengatakan bahwa ini bentuk support penuh kami bagi penyelenggaraan pemilukada serentak 2024, Insya Allah dengan di serahkannya biodata ini,