Banyak Warga Di Jeneponto Tidak Punya Buku Nikah, Masalahnya Ada Di Sini !
JENEPONTO, MATA SULSEL – Banyaknya warga di Jeneponto tidak mempunyai buku nikah dan akte cerai menjadi tantangan tersendiri bagi tiga instansi terkait. Ketiga instansi tersebut yakni Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama.
Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pengadilan Agama Jeneponto, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Ruang Pola Panrangnuanta Kantor Bupati Jeneponto, Senin (26/10/2020).
Acara ini dihadiri oleh Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin, Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Muhamad Imron, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jeneponto Muhammad Jafar Abbas, Kakan Kemenag Jeneponto H. Saharuddin, Para Pimpinan OPD dan sejumlah hakim pengadilan agama Jeneponto.
Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Muhamad Imron mengungkapkan bahwa gagasan ini bermula dari persidangan di Pengadilan Agama Jeneponto baik yang dilaksanakan di kantor pengadilan, maupun dalam program sidang keliling yang dilaksanakan di kantor KUA atau desa-desa selama tahun 2019 – 2020.
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menerima dokumen MoU tiga instansi terkait tertibnya dokumen seperti buku nikah dan akte cerai.
“Kami menemukan masih banyak warga masyarakat Jeneponto yang menikah dihadapan imam tidak dihadapan penghulu KUA sehingga tidak mempunyai buku nikah, dan bercerai dihadapan imam tidak di persidangan Pengadilan Agama Jeneponto sehingga tidak mempunyai akta cerai,” kata Imron.
Kemudian, kata Imron masih banyak perkawinan usia dini dibawah usia 19 tahun, yang tidak melalui dispensasi pengadilan agama. Alhasil pernikahan dan perceraian demikian tidak mempunyai atau tidak tertib dokumen kependudukannya.
Pos Terkait
Tidak ada komentar