Bupati Iksan Iskandar Serahkan LKPD TA 2020 ke BPK, Ini Harapannya !

MAKASSAR, MATA SULSEL – Pemkab Jeneponto telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (29/3/2021).

LKPD diserahkan oleh Bupati Jeneponto H. Iksan Iskandar didampingi oleh wakil Ketua DPRD Irmawati Zainuddin, Sekretaris Daerah Jeneponto Syafruddin Nurdin, Kepala BKPSDM Jeneponto Muh Basir Bohari, Kadis Dukcapil Jeneponto Jafar Abbas, dan Kepala BPKAD Jeneponto A. Armawi Paki.

Bacaan Lainnya

Selain itu, hadir pula Kepala Inspektorat Jeneponto Maskur, Kepala Bapenda Jeneponto Sarifuddin Lagu, Kabag Keuangan Jeneponto A.Rasyid, dan Kepala Bagian Protpim Mustaufiq serta diterima Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Priyono di Aula kantor BPK RI dibilangan jalan AP. Pettarani Makassar.

Menurut Bupati Jeneponto Iksan Iskandar bahwa penyerahan LKPD tersebut kepada BPK RI ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintahan daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas maka diharapkan kedepan akan dapat menjadi dasar penetapan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi kabupaten Jeneponto, ujar iksan iskandar melalui kepala bagian Protpim dan Komunikasi Pimpinan Mustaufiq.

Dikatakannya, bahwa dalam proses pemeriksaan ini pemerintah daerah Jeneponto siap melakukan koreksi dan perbaikan berdasarkan petunjuk, Bimbingan, dan arahan BPK RI, pungkas Iksan Iskandar.

Sementara Kepala perwakilan BPK RI Wahyu Priyono dalam sambutannya menyatakan bahwa penyerahan LKPD ini sudah on time tepat waktu, dan pihak BPK akan melakukan pemeriksaan secara detailing sesuai dengan aturan yang berlaku.

Khusus pemeriksaan terinci akan dilakukan selama 30 hari sampai dengan 35 hari di kabupaten/kota dengan tetap kedepankan protokol kesehatan, ungkap wahyu priyono.

Kemudian pemeriksaan akan mulai dilakukan pada 30 Maret 2021 dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah dengan mereview dokumen yang telah di sajikan, tandas Wahyu Priyono. (*)

Pos terkait