“Selain itu ketua PN. Bantaeng juga mengesampingkan SK. Direktur jendeal (Dirjen) Badan peradilan umum No: 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 Tentang petunjuk pelaksanaan PERMA No. 1/2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin di pengadilan”, Jelas Yudha
Hasil investigasi kami hanya ada satu OBH yang terakreditasi dari Kemenkum HAM RI di Kab. Bantaeng dan itu dinyatakan tidak lolos verifikasi dari PN. Bantaeng sedangkan OBH yang belum terakreditasi itu dinyakatan Lolos verikfikasi, Ini ada apa ?.
“Dengan dugaan tidak sesuainya perundang-undangan maka kami duga terjadi konflik kepentingan di tubuh PN. Bantaeng dan kami berharap badan pengawas (Bawas) Mahkamah agung (MA) Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan Ketua PN. Bantaeng dan Segera mencopot dari jabatannya,” tegas Yudha Jaya Mahasiswa tingkat akhir FH. Universitas sawerigading Makassar.(*/Irwan Lawing)
Pos Terkait
Tidak ada komentar