Kampanye dan Diskusi Virtual Mendukung Omnibus Law Harus Diintensifkan
Jakarta, Matasulsel – Salah seorang tokoh OKP menyatakan kepada media ini bahwa pembahasan RUU Omnibus Law ke depan harus menguntungkan masyarakat terutama buruh agar banyak elemen dapat menerima Omnibus Law. Pendapat dan dukungan terhadap Omnibus Law agar menguntungkan masyarakat juga dikemukakan sejumlah tokoh figur gerakan mahasiswa atau BEM.
Namun, ada juga kelompok mahasiswa yang menolak Omnibus Law dengan beragam alasan yang “cukup masuk akal” antara lain mereka menilai RUU Cipta Kerja bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pengimpor pangan sejati dengan melemahkan produksi dalam negeri serta memberi karpet merah pada impor pangan.
Sementara itu, beberapa organisasi buruh juga menolak Omnibus Law bahkan mendesak pemerintah agar segera mencabut keseluruhan pasal-pasal dalam Omnibus Law tanpa perkecualian, karena mereka memandang RUU ini sangat merugikan buruh dan kepentingan nasional ke depan.
Masalah Omnibus Law juga “ribut” di ranah virtual, hal ini terlihat dari pelaksanaan beberapa diskusi secara virtual yang dilakukan berbagai kelompok kepentingan seperti KNPI bertema “Ada apa dengan Omnibus Law?”, kegiatan secara online tadarus kebangsaan bertema “Omnibus Law : Solusi dan Terobosan Hukum ?” dan sejumlah kegiatan virtual lainnya.
Perintah Presiden
Presiden Joko Widodo mengingatkan bawahannya untuk mengebut draf Omnibus Law untuk segera dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Harus ada target waktu untuk bisa menyelesaikan revisi bersamaan 74 peraturan perundang-undangan tersebut.
Keinginan Presiden melalui Omnibus Law ini, tentu tidak berjalan mulus. Beberapa kelompok masyarakat, seperti dari buruh, ada juga yang menolak. Terhadap sejumlah organisasi, Jokowi meminta Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN), untuk melakukan pendekatan dan komunikasi.
Agar kebijakan itu bisa dipahami.
“Kepada Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung dan seluruh kementerian yang terkait, yang berkaitan dengan komunikasi, yang dulu saya sampaikan ini juga agar pendekatannya kepada organisasi-organisasi yang ada juga dilakukan,” tutur Presiden (https://www.vivanews.com/berita/nasional/30348-jokowi-perintahkan-bin-polri-dekati-ormas-yang-tolak-omnibus-law?medium=autonext).
Pos Terkait
Tidak ada komentar